beritamakassar.com – JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Guntur Romli menilai publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang digunakan memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) sebagai finalis kejahatan teroganisir kemudian korupsi 2024, bisa saja menjadi pintu masuk bagi lembaga penegak hukum. Guntur Romli yakin OCCRP mempunyai bukti kuat melawan publikasinya.
“Karena itu, bagi kami, laporan itu dapat menjadi petunjuk bagi KPK kemudian penegak-penegak hukum lainnya, seperti polisi dan juga kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan juga keluarganya,” kata Guntur pada waktu dihubungi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, Jokowi mampu diperiksa sebagaimana yang mana pernah disampaikan oleh ekonom mendiang Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang tersebut merugikan negara sampai beratus-ratus triliun. “Juga laporan Ubedilah Badrun Dosen UNJ terkait dugaan korupsi, kolusi, lalu nepotisme (KKN) dinasti Jokowi,” kata Guntur.
Sebagai organisasi ternama di tempat dunia, Guntur meyakini OCCRP memiliki bukti yang kuat untuk memasukkan Jokowi sebagai salah orang pemimpin terkorup di tempat dunia. Menurutnya, KPK mampu bekerja sejenis dengan OCCRP untuk menyelidiki kemudian memeriksa Jokowi serta keluarganya.
“Ini yang dimaksud seharusnya dikejar oleh KPK, dikarenakan pastinya ada korupsi juga kerugian besar keuangan negara di tindakan hukum ini, bukanlah mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan yang digunakan tidak pejabat publik/negara kemudian tidaklah pernah merugikan keuangan negara sepeser pun,” kata Guntur.
Sebelumnya, Jokowi menilai publikasi finalis kejahatan terorganisir kemudian korupsi 2024 oleh OCCRP yang tersebut memasukkan namanya merupakan bentuk tuduhan jahat. Jokowi pun bertanya balik, apa yang tersebut sudah ada beliau korupsi selama ini.
“Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi di tempat kediamannya pada Sumber, Banjarsari, Perkotaan Solo, Selasa (31/12/2024).
Saat disinggung publikasi itu terkait tudingan yang digunakan bermuatan politis, ayah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini memohon agar ditanyakan dengan segera terhadap yang mana menimbulkan pernyataan.
“Orang bisa saja memakai kendaraan apa pun, dapat NGO (Non-Governmental Organization), partai, ormas untuk menghasilkan framing jahat, atau tuduhan jahat,” katanya.
