www.BeritaMakassar.com – JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 membolehkan partai urusan politik (parpol) di dalam DPRD mengusung calon kepala area (cakada) di dalam Pilkada. MK beralasan, aturan ini untuk menjaga kata-kata sah yang digunakan diperoleh partai dalam Pemilu, agar dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi.
Praktisi Hukum Nasrullah menilai, harusnya pandangan MK yang dimaksud juga berlaku pada menjaga pengumuman partai pada DPR. Karena ada parpol tidak ada mampu menyalurkan aspirasi di tempat DPR lantaran terhalang aturan ambang batas parlemen atau parlementary threshold.
Namun beliau mengungkapkan, MK setiap saat menolak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait ambang batas parlemen selalu ditolak.
“Harusnya (pemahaman sama juga digunakan di dalam DPR), cuman kan PHPU terkait hal yang dimaksud selama ini masih banyak ditolak MK, alasannya selalu sebab open legal policy atau tujuan penyederhanaan jumlah keseluruhan partai politik,” kata Nasrullah, Kamis (22/8/2024).
Selain itu beliau mengatakan, putusan MK ini juga akan berdampak pada peraturan untuk mengusung presiden di tempat Pemilihan Umum 2029 mendatang. Walaupun, pertanyaan selanjutnya apakah partai nonparlemen akan dapat mengusung calon presiden.
Mengacu untuk putusan MK, Nasrullah melihat, ada pernyataan rakyat yang dimaksud juga terabaikan lantaran partai yang dimaksud didukung tidak ada masuk ke parlemen.
“Melalui putusan 60 kemarin, kelihatannya kita mengawasi akan ada perkembangan wacana ke arah sana untuk menyamakan pengaturan presidential threshold, pertanyaan hukum yang akan muncul apakah memungkinkan partai nonparlemen ke depannya dapat mencalonkan calon presiden atau seperti apa,” tutupnya.
Sebelumnya, MK sependapat aturan yang mana digugat Partai Buruh juga Partai Gelora membatasi pemenuhan hak konstitusional dari partai urusan politik partisipan pilpres yang dimaksud telah lama memperoleh kata-kata sah pada pemilihan umum meskipun tidak ada miliki kursi di tempat DPRD. Akibatnya, mengempiskan nilai pemilihan kepala area yang mana demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
“Sebab, kata-kata sah hasil pemilihan umum menjadi hilang lantaran tidaklah dapat digunakan oleh partai kebijakan pemerintah untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui akan calon kepala wilayah yang mana akan diusungnya,” kata Hakim MK.
MK menyampaikan bahwa Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala area yang demokratis. Salah satunya dengan membuka prospek terhadap semua partai kebijakan pemerintah kontestan pemilihan umum yang miliki kata-kata sah pada pemilihan umum untuk mengajukan akan segera calon kepala tempat agar rakyat dapat memperoleh ketersediaan beragam akan segera calon.
