beritamakassar.com – JAKARTA – Ketua Komite 3 DPD RI Filep Wamafma mengapresiasi Proyek Beasiswa PIP Dikdasmen kemudian KIP Kuliah yang masih berjalan hingga ketika ini. Rencana Indonesia Pandai yang disebutkan dirancang untuk membantu siswa kurang mampu pada melanjutkan pendidikannya.
“Saya apresiasi acara KIP Kuliah serta PIP Dikdasmen dari Kemendikbud. Apalagi dalam tahun selanjutnya telah direncanakan penerima PIP otomatis akan menerima KIP Kuliah. Hal ini benar-benar dapat membantu siswa melanjutkan pendidikannya.” Kata Filep Mulai Pekan (4/11/2024).
Filep mengatakan inisiatif yang dimaksud harus terus dilanjutkan lantaran merupakan amanat UUD NRI. Filep menegaskan, hak memperoleh institusi belajar yang mana layak perlu dirasakan oleh seluruh siswa pada Indonesia khususnya bagi kelompok rentan.
“Siklus kemiskinan lalu ketertinggalan cuma dapat diretas dengan jalan institusi belajar yang digunakan baik, sebab itu negara harus memberikan akses, dukungan, kebijakan, dan juga jaminan bagi kelompok rentan,” tegasnya.
Senator Papua Barat ini menyarankan agar penyaluran kegiatan yang dimaksud diperbaiki dengan melakukan perbaikan data. Perbaikan data yang disebutkan harus menjadi prioritas Kementerian Pendidikan.
“Saya menerima masukan terkait beberapa kendala pada inisiatif ini. Misalnya perihal kevalidan data siswa, Nomor Induk Siwa juga NIK siswa yang mana tidak ada valid pada sistem. Ada juga data anak yang mana layak PIP namun pada sistem masuk pada kelompok yang mana tidak ada dapat diusulkan, namun data anak yang mana tiada layak justru masuk pada kelompok yang dimaksud dapat diusulkan. Hal ini sebetulnya dapat diperbaiki. Jangan sampai, siswa yang tersebut layak dibantu akhirnya terabaikan semata-mata lantaran persoalan teknis yang digunakan dapat diselesaikan ini,” katanya.
Filep juga menyarankan agar Kementerian Pendidikan dapat menambah jenis lembaga penyalur keuangan khusus untuk daerah-daerah yang digunakan terkendala layanan perbankan tersebut.
“Kendala lain seperti layanan perbankan yang tidaklah merata disetiap tempat juga harus dicarikan alternatif solusinya. Justru, wilayah terpencil seperti itu wajib menjadi prioritas. eksekutif Daerah wajib memberikan perhatian penuh pada persoalan teknis penyaluran ini, khususnya Dinas Pendidikan,” ucapnya.
