www.BeritaMakassar.com – JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti rendahnya realisasi penyerapan anggaran sekolah di Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Dalam rapat yang dimaksud mendiskusikan pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023, Anggota Banggar DPR Dolfie OFP, mempertanyakan realisasi anggaran lembaga pendidikan yang mana semata-mata mencapai 16% dari pagu. Padahal, konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran lembaga pendidikan sebesar 20% dalan setiap tahun anggaran.
“Nilai 4% yang dimaksud tidak ada terealisasi mencapai Rp111 triliun, yang digunakan seharusnya dapat digunakan untuk meringankan rakyat memperoleh layanan lembaga pendidikan dalam semua tingkatan, SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi,” ujar beliau di area Jakarta, Hari Senin (26/8/2024).
Baca Juga: Akhir Masa Jabatan Presiden , Jokowi Naikkan Anggaran Pendidikan 2025 hingga Rp722,6 Trilyun
Dolfie menambahkan, alokasi 4% yang dimaksud tiada terserap itu juga mampu dimanfaatkan untuk menyelesaikan hambatan uang kuliah bagi sebagian pelajar kurang beruntung di dalam beberapa jumlah perguruan tinggi.
“Capaian realisasi pelaksanaan anggaran sekolah yang tersebut cuma 16% telah terjadi menghilangkan hak konstitusional rakyat memperoleh institusi belajar yang tersebut baik,” tegasnya.
Baca Juga: Masih Semrawut, Partai Perindo Minta otoritas Evaluasi Anggaran Pendidikan
Senada, Anggota Bamggar DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menambahkan, serapan yang dimaksud kurang maksimal dapat dimaknai sebagai pelanggaran konstitusi dan juga perlu diperbaiki ke depan.
“Komitmen pemerintah semata-mata sebatas penganggaran agar mencapai 20%, sedangkan komitmen realisasinya masih belum. Hal ini dapat dianggap tiada sesuai konstitusi,” katanya.
