www.BeritaMakassar.com – MOSKOW – Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia Maria Zakharova mengumumkan Presiden Ceko Petr Pavel terdengar seperti teroris internasional ketika beliau mengklaim jaringan pipa gas Nord Stream adalah “target yang dimaksud sah” bagi Ukraina.
Pavel menyampaikan pernyataan yang dimaksud sebagai tanggapan melawan artikel dalam Wall Street Journal, yang mana melaporkan pekan lalu bahwa Kiev telah dilakukan melakukan sabotase pada September 2022 yang merusak infrastruktur utama yang dimaksud dibangun untuk menyalurkan gas Rusia ke Jerman juga seluruh Eropa Barat.
Berbicara untuk kantor berita Novinky.cz pada Rabu (21/8/2024), presiden Ceko berpendapat jikalau serangan Nord Stream “ditujukan untuk memutus pasokan gas kemudian minyak ke Eropa juga (aliran) uang kembali ke Rusia, maka… itu akan menjadi target yang mana sah (bagi Ukraina).”
Namun, Pavel menekankan bahwa beliau tidaklah mempunyai bukti “yang memberatkan” bahwa Kiev berada pada balik sabotase tersebut.
Menanggapi pernyataan Pavel, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Zakharova menulis di unggahan Telegram pada Rabu bahwa pernyataan itu “terlalu berlebihan, bahkan untuk (tokoh) pinggiran yang eksentrik seperti itu.”
“Sebelumnya, ‘gagasan’ seperti itu belaka disuarakan oleh perwakilan sel teroris internasional yang dilarang,” tegas Zakharova.
Sebagai contoh, Zakharova membagikan seruan oleh tokoh senior di area Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) juga Al-Qaeda bagi para pendukung mereka untuk berusaha mencapai AS, yang dimaksud menurut diplomat Rusia itu sifatnya mirip dengan pernyataan presiden Ceko.
Sumber-sumber mengklaim untuk Wall Street Journal bahwa Presiden negara Ukraina Volodymyr Zelensky awalnya menyetujui serangan terhadap jaringan pipa Nord Stream, tetapi kemudian mencoba membatalkannya lantaran tekanan dari CIA.
Namun, panglima tertinggi negeri Ukraina ketika itu, Valery Zaluzhny, diduga membiarkan operasi itu berlanjut.
Artikel oleh media Amerika Serikat itu diterbitkan pada hari yang mana serupa ketika Jerman mengeluarkan surat perintah penangkapan pertamanya berhadapan dengan ledakan Nord Stream.
