beritamakassar.com – JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengungkap ada utusan yang digunakan memberitahu terhadap partainya untuk memohon Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekjen. Tak belaka itu, PDIP juga diminta agar bukan menghentikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader.
Hal ini sengaja diungkap Deddy lantaran ia menilai bahwa Hasto merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum. Dia meyakini tindakan hukum yang mana menyeret Hasto itu merupakan bagian dari politisasi hukum.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang mana menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi serta menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang mana menjadi target dari pihak kepolisian kemudian KPK,” kata Deddy di jumpa pers yang dilakukan pada kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Ibukota Pusat, Rabu (12/3/2025).
Deddy tak mengungkap identitas secara rinci utusan yang mana dimaksud. Dia belaka mengumumkan jikalau utusan ini merupakan orang yang tersebut sangat berwenang. Karena itulah, Deddy meyakini perkara Hasto Kristiyanto ini merupakan murni bentuk kriminalisasi.
“Itulah juga yang dimaksud menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang tersebut dilandasi oleh itikad tiada baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila memang sebenarnya KPK ingin sebenar-benarnya menegakkan hukum di tempat Republik ini, maka tentu banyak persoalan atau tindakan hukum hukum lainnya yang bisa saja dipecahkan KPK.
“Kasus mas Hasto jelas adalah perkara politisasi hukum, kriminalisasi jahat kemudian itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” katanya.
