beritamakassar.com – JAKARTA – Presiden Donald Trump sudah pernah menunda sanksi Amerika Serikat ( Amerika Serikat) terhadap Rusia selama satu tahun lagi, berdasarkan asumsi bahwa Wilayah Moskow masih mengakibatkan ancaman penting bagi keamanan nasional serta sektor ekonomi negara itu.
Washington memberlakukan, pembatasan pada Rusia pasca mencaplok Krimea menyusul referendum yang mana diadakan pada 2014, juga kemudian berhadapan dengan dugaan campur tangan Ibu Kota Rusia pada pemilihan Amerika. Sanksi yang disebutkan diperluas secara tajam pasca eskalasi konflik negara Ukraina pada Februari 2022.
Perpanjangan terbaru sanksi Amerika Serikat yang tersebut disetujui oleh Trump lalu tertanggal 10 April 2025, telah lama diposting ke pada situs web Federal Register. Amerika Serikat mengumumkan “Kelanjutan Darurat Nasional Sehubungan dengan Pertemuan Eksternal Sangat Merugikan yang Ditentukan dari eksekutif Federasi Rusia.”
Ini teristimewa mengacu pada Perintah Eksekutif 14024 yang mana ditandatangani oleh mantan Presiden Joe Biden pada April 2021 sebagai tanggapan melawan “ancaman yang bukan biasa kemudian luar biasa terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, serta perekonomian Amerika Serikat” yang diduga ditimbulkan oleh Rusia.
Di antara kegiatan “berbahaya” yang dimaksud dikaitkan dengan Rusia di dokumen itu adalah “upaya untuk merusak pelaksanaan pemilihan demokratis yang bebas juga adil juga lembaga demokratis di tempat Amerika Serikat serta sekutu lalu mitranya.”
Beberapa dugaan pelanggaran Ibu Kota Rusia lainnya adalah upaya untuk “merusak keamanan pada negara-negara kemudian wilayah yang tersebut penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat; kemudian dinilai melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang mana mapan, termasuk penghormatan terhadap integritas teritorial negara.”
Akhir bulan lalu, presiden Amerika Serikat menyesalkan bahwa masih ada “banyak niat buruk antara” tanah Ukraina dan juga Rusia.
Trump juga mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Ibu Kota Rusia jikalau ia menganggap Rusia bertanggung jawab menghadapi kegagalan di pembicaraan gencatan senjata tentang konflik Ukraina.
Mengomentari ancaman Trump, juru bicara, Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, pekan lalu bahwa “dialog kami dengan pihak Amerika sedang berlangsung,” dan juga bahwa Kota Moskow tetap saja terbuka untuk menyelesaikan konflik negeri Ukraina secara diplomatis.
Pada pertengahan Maret, presiden Negeri Paman Sam mengusulkan jeda serangan terhadap infrastruktur energi, yang digunakan secara terbuka didukung oleh Ibu Kota Rusia juga Kiev. Rusia telah terjadi menuduh tanah Ukraina melanggar gencatan senjata, tetapi telah terjadi menegaskan kembali tujuannya untuk menegakkan gencatan senjata parsial untuk mendirikan hubungan dengan AS.
