beritamakassar.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mendesak kementerian/lembaga segera mengambil tindakan dengan terkait penyelamatan bidang pada negeri. Hal itu menyusul semakin meluasnya peluang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tempat berbagai sektor lapangan usaha akibat membanjirnya barang-barang impor.
“Ini harus segera ada tindakan sama-sama secara nasional, tak boleh hanya saja Kementerian Pertambangan sendirian. Peraturan atau regulasinya dievaluasi dan juga dicabut kalau tidak ada pro untuk industri, Bea Cukai diawasi dengan benar, serta mafia-mafia impor yang dimaksud bercokol lama bahkan seperti telah mengakar pada di tempat ini harus diberantas,” tegas Evita, Selasa (11/3/2025).
Menurut Evita, membanjirnya barang-barang impor hemat berdampak mematikan bagi sektor di negeri, yang digunakan terakhir ini sektornya makin meluas tidak hanya sekali tekstil tapi juga elektronik, alas kaki, bahkan diduga bisa jadi merambah ke otomotif kemudian lainnya jikalau tiada ada tindakan kesegeraan.
“Industri kita ini tak sedang baik-baik saja. Hal ini harus ada tindakan nyata misalnya terhadap mafia-mafia ini. Jika terpaksa harus berhadapan dengan penegakan hukum ya harus dilakukan. Kalau tak salah kita punya Satgas Pengawasan Barang Impor, bagaimana kabarnya? Bila dianggap perlu Bapak Presiden bisa saja intervensi bikin kelompok mengawasi oknum-oknum yang digunakan bermain yang mana menganggu sektor kita ini, apalagi kan tidak hanya saja impor tapi juga diganggu sebanding preman-preman,” kata Evita.
Dari sisi peraturan, Evita dengan tegas mendesak agar Menteri Perdagangan (Mendag) untuk segera mencabut Permendag No8/2024 tentang Kebijakan dan juga Pengaturan Impor, serta juga memohon Menkeu merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat yang tersebut dinilai mengambil bagian merusak daya saing bidang di negeri yang tersebut berdampak pada membanjirnya PHK terakhir ini.
Menurut Evita, dihapusnya persyaratan pertimbangan teknis (pertek) pada proses impor, awalnya bertujuan untuk memperlancar arus barang, tapi hal itu justru mempermudah masuknya produk-produk impor ke Indonesia serta mematikan bidang pada di negeri. Peraturan itu juga menyebabkan pelaku usaha sulit membedakan barang impor resmi atau impor illegal.
Begitu juga dengan PMK No 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, yang tersebut selama ini oleh pihak Kementerian Manufaktur juga sudah ada memohonkan adanya revisi lantaran diduga terlibat memproduksi melemahnya lapangan usaha dikarenakan berbagai item impor diduga dimasukkan ke kawasan berikat yang digunakan diorientasikan untuk lingkungan ekonomi ekspor justru malah membanjiri pangsa di negeri.
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku mengupayakan perizinan impor diatur mengenai siapa hanya yang digunakan diperbolehkan, siapa yang mana tidak. Silakan Kementerian Industri menciptakan aturannya khususnya di kaitan menghurangi penyelenggaraan produk-produk luar. Evita bahkan merasa aneh, kenapa setelahnya sekian lama terus disuarakan oleh sektor maupun asosiasi industri, dan juga publik bahkan pasca terjadi PHK besar-besaran, Kemendag kemudian Kemenkeu termasuk Bea Cukai terkesan tidaklah juga serius menyikapi permasalahan yang dimaksud dihadapi sektor pada pada negeri.
“Industri kita membutuhkan keberpihakan segera untuk menjaga dari kerusakan yang dimaksud lebih besar massif. Terkait oknum Bea Cukai kemudian mafia impor, selama ini banyak modus yang dimaksud diduga digunakan untuk meloloskan barang dari luar negeri, sehingga diharapkan adanya upaya penegakan hukum yang tegas, kemudian berkelanjutan,” katanya.
“Mafia-mafia seperti ini yang mana terbiasa melakukan kecurangan semacam ini harus ditindak tegas. Saya harapkan mampu cuma bentuk regu investigasi ke lapangan, siapa yang digunakan bermain ini ditindak saja. Lha, ini nggak ada kapok-kapok-nya. Seluruh Indonesia telah teriak-teriak eh barang impor terus semata membanjir. Ini adalah kan aneh,” sambung Evita.
