beritamakassar.com – SEOUL – Presiden transisi Korea Selatan , Han Duck-soo, bergerak untuk meyakinkan sekutu negara itu serta menenangkan bursa keuangan sehari pasca Presiden Yoon Suk-yeol dimakzulkan serta diskors dari tugasnya oleh sebab itu upaya darurat militer.
Han berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden melalui telepon.
“Korea Selatan akan menjalankan kebijakan luar negeri lalu keamanannya tanpa gangguan juga berjuang keras untuk meyakinkan aliansi Korea Selatan-AS dipertahankan serta dikembangkan dengan mantap,” kata Han, dilansir Al Arabiya.
Dalam upaya lebih tinggi lanjut untuk menstabilkan kepemimpinan negara, partai oposisi utama mengumumkan tiada akan berupaya untuk memakzulkan Han melawan keterlibatannya pada langkah darurat militer Yoon pada 3 Desember.
“Mengingat perdana menteri telah terjadi dikonfirmasi sebagai penjabat presiden dan juga mempertimbangkan bahwa pemakzulan yang mana berlebihan dapat menyebabkan kebingungan pada pemerintahan nasional, kami sudah pernah memutuskan untuk tak melanjutkan prosedur pemakzulan,” kata pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung terhadap wartawan.
Han, manusia teknokrat lama yang tersebut dipilih oleh Yoon sebagai perdana menteri, diangkat menjadi penjabat presiden sesuai dengan konstitusi sementara persoalan hukum Yoon dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan darurat militer yang digunakan mengejutkan dari Yoon serta krisis urusan politik yang mana terjadi setelahnya menimbulkan bursa serta mitra diplomatik Korea Selatan khawatir menghadapi kemampuan negara itu untuk menghalangi Korea Utara yang digunakan bersenjata nuklir.
Biden memberi tahu Han bahwa aliansi AS-Korea Selatan yang dimaksud kuat masih tiada berubah dan juga Washington akan bekerja sebanding dengan Seoul untuk lebih mengembangkan juga meningkatkan kekuatan aliansi juga kerja sejenis trilateral termasuk negara tetangga Jepang, kata kantor Han.
Gedung Putih mengungkapkan di sebuah pernyataan bahwa presiden Negeri Paman Sam “menyampaikan penghargaannya berhadapan dengan ketahanan demokrasi juga supremasi hukum di dalam ROK juga menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat untuk rakyat ROK,” menggunakan singkatan untuk nama resmi negara itu, Republik Korea.
