BeritaMakassar.com – NEW YORK – Sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap konflik Israel-Palestina, khususnya pada menghentikan genosida yang tersebut dilaksanakan rezim Zionis di dalam Gaza, sudah menjadi perdebatan yang kompleks dan juga kontroversial.
Hingga pada waktu ini, PBB cuma bisa saja mengkaji kekejaman yang dimaksud diadakan negara Israel terhadap warga Palestina namun tak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikan genosida oleh rezim Zionis tersebut.
Berikut adalah beberapa faktor yang dimaksud menjelaskan mengapa PBB belum mampu menghentikan genosida dalam wilayah tersebut:
1. Keterbatasan Kekuasaan PBB
PBB mempunyai peran yang penting pada menjaga perdamaian serta keamanan dunia. Namun, kebijakan kemudian tindakan PBB tergantung pada anggotanya, teristimewa Dewan Security yang digunakan memiliki lima anggota tetap memperlihatkan dengan hak veto yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan juga Inggris.
Ketika ada resolusi yang digunakan mengutuk tindakan negara Israel atau menghentikan genosida, negara-negara dengan hak veto dapat memblokirnya. Ini adalah mengakibatkan ketidakmampuan PBB untuk mengambil tindakan tegas terkait genosida yang tersebut dijalankan negara Israel di tempat Jalur Gaza.
2. Bantuan dari Beberapa Negara Barat pada Israel
Meskipun ada bukti lalu pernyataan dari para ahli yang mana mengatakan tindakan negara Israel sebagai genosida, beberapa negara Barat masih memberikan dukungan buta terhadap Israel.
Dukungan ini dapat mempengaruhi sikap PBB lalu menghambat upaya untuk menghentikan genosida yang dimaksud sudah pernah membunuh lebih banyak dari 36.000 warga Palestina di area Gaza.
3. Kompleksitas Konflik
Konflik Israel-Palestina memiliki sejarah panjang dan juga kompleks. Faktor etnis, agama, lalu urusan politik memperumit situasi.
PBB harus mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum mengambil tindakan, dan juga seringkali ini memperlambat respons mereka.
4. Keterbatasan Intervensi Militer
PBB tidak ada mempunyai kekuatan militer sendiri untuk menghentikan konflik. Mereka bergantung pada negara-negara anggota untuk menyediakan pasukan perdamaian.
