PT SBDJ sudah ada bergerak melakukan lelang pembangunan ekonomi melalui proses kualifikasi, ini bertujuan untuk mencari mitra penanam modal global yang mana tepat untuk proyek sistem angkutan umum massal berbasis kereta dalam Bali,….
Denpasar – eksekutif Provinsi (Pemprov) Bali dibantu Kementerian PPN/Bappenas juga Kementerian Investasi/Badan Kerjasama Penanaman Modal mulai melakukan lelang pembangunan ekonomi untuk pembangunan infrastruktur penunjang angkutan massal kereta yang mana akan dibangun.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di tempat Denpasar, Rabu, mengamanatkan PT Jamkrida Bali Mandara dengan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) untuk mengembangkan infrastruktur penunjang transportasi bawah tanah itu.
“PT SBDJ sudah ada bergerak melakukan lelang penanaman modal melalui proses kualifikasi, ini bertujuan untuk mencari mitra penanam modal global yang tersebut tepat untuk proyek sistem angkutan umum massal berbasis kereta di tempat Bali, dengan dilaksanakan satu penyerahan dokumen menunjukkan ketertarikan pemodal besar,” kata dia.
Hingga pada waktu ini delapan penanam modal besar telah menyatakan minatnya. Mereka terdiri dari tiga penanam modal Eropa, dua dari China, satu dari Malaysia, juga dua dari Indonesia.
Orang nomor satu di dalam Pemprov Bali itu mengumumkan mulainya lelang ini merupakan tonggak baru pengembangan infrastruktur koridor pariwisata pada kawasan kereta bawah tanah yang dimaksud akan segera hadir di dalam Pulau Dewata.
Dari proyeksi Pemprov Bali sendiri dengan total wisatawan yang mana datang ke Bali pada 2023 tambahan dari 15 juta, kemudian target 2024 20 juta, sehingga ke depan setiap tahun akan terus bertambah.
Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menilai berkah banyaknya wisatawan ini harus dibarengi dengan penyiapan infrastruktur pendukung, namun dengan sistem pembiayaan yang mana efektif lalu efisien.
“Ini model pembangunan ekonomi proses pengolahan lebih lanjut pada konteks pariwisata, jadi full penanaman modal masuk beliau kelola bursa wisata yang ada,” kata Bahlil.
Model pembiayaan ini menurutnya adalah hal baru yang mana dapat dijadikan percontohan lantaran tiada menggunakan APBN atau APBD, bahkan akan lebih tinggi menguntungkan lantaran mampu mendatangkan wisatawan berkualitas.
“Saya pikir kalau ini bisa saja diimplementasikan, maka infrastruktur transportasi, serta hotel-hotel yang tersebut kemungkinan besar di dalam bawah tanah nantinya bisa jadi mendatangkan sumber pendapatan baru lalu sekaligus menjadi ikon baru untuk Bali,” ujarnya.
Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa belaka berpesan agar pengembangan infrastruktur penunjang di tempat bawah tanah itu tidaklah merusak lingkungan serta kebudayaan Bali.
Ia mengingatkan agar segera dibuatkan peraturan tata ruang bawah tanah, lantaran pemanfaatan ruang bawah tanah merupakan hal utama yang dahulu juga dijalankan Presiden Jokowi ketika menjadi pemimpin Jakarta.
“Mudah-mudahan ini segera dapat diwujudkan, tapi sekali lagi yang dimaksud kami inginkan itu harus ramah bisnis, ramah penduduk, ramah lingkungan, ramah budaya, untuk memakmurkan Bali tanpa merusaknya,” ujar Suharso.
