BeritaMakassar.com – Pengamat politik, Rocky Gerung menyampaikan ada tiga blok informasi yang membingungkan masyarakat terkait penanganan Virus Corona di Indonesia.
Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengkritik bahwa kalangan istana atau pemerintah tidak bisa memberikan informasi yang jelas terkait Covid-19.
Hal tersebut secara terang-terangan Rocky Gerung sampaikan melalui kanal YouTube-nya, Sabtu (25/4/2020).
Awalnya, Hersubeno Arief yang menjadi host di video tersebut meminta Rocky memberi tanggapan terkait argumentasi Presiden mengenai mudik dan pulang kampung yang justru mendapat banyak respons miring dari masyarakat.
Menurut ahli filsafat ini, pemerintah (istana) justru dinilai hanya bermain-manin dalam menyikapi penyampaian informasi kepada masyarakat.
Rocky mengelompokan setidaknya ada tiga blok yang memberikan informasi yang umum ditampilkan di media massa namun saling membatalkan.
Pertama, Rocky mengatakan ada BNPB yang hanya menyampaikan informasi secara deskriptif mengenai informasi teknis Covid-19 di Indonesia setiap harinya.
“Yang namanya mencekam sekarang tidak ada definisinya. Saya melihat begini, setiap hari saya mendengar satu paket informasi dari BNPB, yang sifatnya deskripsi,” ujar Rocky.
“Dia gambarin aja, mati sekian, sembuh sekian, jadi itu deskripsi teknis dari Covid-19, itu blok pertama,” tambahnya.
Di blok berikutnya, ia melihat ada para pakar yang memberikan informasi ilmiah kepada publik dengan tujuan agar masyarakat waspada.
Sekaligus menyakinkan kepada pemerintah untuk lebih serius menyikapi adanya wabah Virus Corona.
“Blok kedua, ada pakar IDI, pengamat, sosiolog, political scientist berupaya untuk menerangkan pada publik dengan maksud supaya orang awas,” ungkap Rocky.
“Jadi dia keluarkan teori dia uraikan itu secara metodologis, untuk meyakinkan masyarakat kalau ini berbahaya sekaligus meyakinkan pemerintah untuk lebih serius.”
“Jadi itu yang saya lihat di media masa, BNPB dengan deskripsi dan para pakar ini dengan dreskripsi dengan keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang seharusnya dilakukan pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu Rocky menilai, blok istana justru tidak memberikan suatu kejelasan seperti yang semestinya diharapkan.
Oleh karena itu masyarakat tidak mempunyai kejelasan yang pasti dan lengkap terkait referensi Covid-19.
Rocky bahkan melihat tiga sumber informasi tersebut justru saling membatalkan.
“Sementara blok ketiga, istana itu bermain-main dengan isu ini,” terang Rocky.
“Jadi orang, siapa yang mau dijadikan semacam referensi kita.”
“BNPB yang deskriptif, pakar yang sangat normatif karena melihat perbandingan cara dunia mengelola Covid-19 ini, atau istana yang mondar-mandir menemukan kalimat yang tepat untuk diyakinkan pada publik enggak ketemu.”
“Jadi kita melihat ada tiga sumber informasi yang saling membatalkan,” tambahnya.
Simak video berikut mulai dari menit ke 4.25
Rocky Gerung: Satu Istana Harus Dinyatakan ODP
Pengamat Politik, Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait ramainya permasalahan staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti yang diketahui, permasalahan demi permasalahan muncul dari Stafsus Presiden Jokowi tersebut.
Dua yang terbaru yaitu ada Stafsus Andi Taufan Garuda Putra yang menyalahi wewenang dengan mengirimkan surat kepada para camat dan mundurnya Belva Devara akibat polemik keterlibatan Skill Academy by Ruang Guru dalam Program Kartu Pra Kerja.
Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengatakan blunder besar yang dilakukan para stafsus bukan lagi sebagai kesalahan prosedur, melainkan sudah termasuk melanggar etika.
Oleh karena itu, hukumannya pun tak cukup lagi dengan diberikan teguran namun harus ada tindakan tegas.
Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam channel Youtube pribadinya, Rocky Gerung Official, Jumat (24/4/2020).
“Etika itu tidak memerlukan teguran sebetulnya, teguran itu fasilitas hukum dalam bentuk yang paling rendah, ada teguran ada punishment,” ujar Rocky Gerung.
“Tetapi etika bekerja dengan kesadaran hati nurani, jadi kalau ditegur itu bukan soal etika, itu soal pelanggaran prosedur,” jelasnya.
Menurut Rocky Gerung, permasalahan yang dilakukan oleh stafsus sudah menyangkut soal moral hasad, dan itulah yang dipermasalahkan masyarakat.
Terlebih hal tersebut dilakukan di tengah pandemi Virus Corona yang merupakan kondisi darurat.
“Tetapi hal yang paling mendasar adalah dalam keadaan darurat ada moral hasad itu yang dipermasalahkan publik sebetulnya,” katanya.
Rocky Gerung lantas mengibaratkan permasalahan Stafsus itu seperti kasus Virus Corona.
Ketika satu rumah ada anggota keluarga yang positif Virus Corona, maka secara otomatis anggota keluarga lainnya berstatus sebagai orang dalam pantauan (ODP).
Sama halnya dengan kasus Stafsus, ketika ada satu yang bermasalah maka Stafsus lainnya maupun semua pejabat di Istana harus ditetapkan sebagai ODP.
“Saya terangkan begini misalnya, kalau di rumah saya ada suspect Covid, maka saya dan satu keluarga harus dinyatakan sebagai orang dalam pengawasan (ODP) dengan sendirinya,” terangnya.
“Demikian juga kalau di istana ada satu staf khusus melakukan praktik yang punya intensi uang atau disebut sebagai makelar kasus Covid, maka satu istana harus dinyatakan ODP,” sambungnya.
Menurutnya, dengan adanya ketidakberesan di antara Stafsus tersebut, maka menimbulkan kecurigaan yang besar juga dari publik dengan kemungkinan ada keterlibatan banyak pihak.
“Ya karena orang akan curiga, kalau ada satu staf khusus, dengan mudah kita katakan staf khusus pasti paham tentang etika birokrasi, tentang etika administrasi publik, dia melakukan pelanggaran itu, itu artinya potensi satu istana mempunyai problem yang sama,” tegasnya.
“Kalau satu staf khusus memanfaatkan institusinya melalui kop surat, saya bayangkan itu pasti ada kasak-kusuk di antara mereka kan,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Soal Upaya Pemerintah Tangani Covid-19, Rocky Gerung: Ada 3 Blok Informasi yang Saling Membatalkan
