BERITAMAKASSAR.com — Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKP2) Sulsel, Andi Bakti Haruni menyebut proyek rest area yang anggarannya ada di dinasnya tersebut terancam akan mendek.
Andi Bakti menyebut bahwa hal ini dipengaruhi lantaran Proses lelang tender beberapa proyek di Pemprov Sulsel masih banyak yang belum bisa dilaksanakan. Lambannya progres pembangunan di tahun 2019 ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah penyelesaian pembebasan lahan serta desain bangunan yang tidak kunjung selesai.
Padahal pembangunan Rest Area merupakan salah satu proyek strategis gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di tahun ini selain Rumah sakit regional yang terletak di beberapa titik di Sulsel sudah sangat yakin untuk diselesaikan.
“80 persen kita punya anggaran itu ada pada kegiatan prioritas rest area dan pedestrian. Masalah utama yang ada tiga, yakni belum ada desain DED, ke dua proses tender yang memakan waku cukup lama, ke tiga masalah lahan yang belum diserahkan kabupaten ke kita,” kata Andi Bakti, Kamis (8/8/2019).
Lebih lanjut, Bakti mengaku sekitar 50 persen anggaran yang ia miliki terpaksa harus dirasionalisasi.
Hanya saja sambung dia, terkait serapan anggaran yang lamban di dinasnya, ia mengaku itu terjadi lantaran kebanyakan dana di dinasnya adalah anggaran proyek fisik, sementara pengerjaannya belum ada.
“Artinya semua yang menjadi kewajiban dinas itu sudah kita laksanakan. Faktor eksternal lah yang mempengaruhi daya serap dinas, dilihat dari serapan anggaran belanja tidak langsung kita lancar, artinya kita bekerja,” bebernya.
Sementara plt kepala Brio Pembangunan Penyediaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, Haikal Hasan pun membenarkan jika proyek fisik rest area akan menyeberang ke tahun depan.
“Untuk RS Regional dan rest area saat ini sementara dalam tahap perencanaan, kalau sudah triwulan III baru selesai perencanaan, maka fisik diprediksi akan berlangsung 2020 nanti,” ujar Haikal.
Meski begitu, Haikal mengaku akan tetap mempelajari terkait tender fisik rest area dan RS Regional ini. “Ini mi kita lihat apakah masih memungkinkan dilakukan fisiknya karena masa lelang itu 45 hari kerja bukan kalender. Jadi kalau ini Agustus selesai apa bisa sampai November fisik nanti di evaluasi,” lanjutnya.
Selain itu, kata Haikal masih ada ratusan proyek fisik yang belum ditender lantaran dari OPD terkait belum mengusul ke LPSE.
“Termasuk proyek fisik yang belum masuk pembangunan islamic center di kabupaten Bone, pembangunan jembatan di Bulukumba masih bermasalah lahan, terbanyak di dinas bina marga sekitar 30 paket, tapi paket perencanaan untuk fisik 2020. Dengan nilai 30 miliar,” pungkasnya.
Penulis : Jahir Majid
Editor : Muhammad Usri Yusran
