Advertisement
Categories: EkonomiSulsel

BI: Sulsel Daerah Potensial Pengembangan Ekonomi Halal

BERITAMAKASSAR.com — Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Bambang Kusmiarso memandang, Sulawesi Selatan sebagai daerah yang memiliki potensi dan keunggulan untuk pengembangan ekonomi halal. Meski demikian, Sulsel masih menemui sejumlah kendala dalam pengembangan produk halal.

Diantaranya adalah belum tercapainya kesadaran kolektif untuk menjadikan produk halal, baik dari sisi produsen maupun konsumen, dalam memenuhi tuntutan kehalalan dalam perspektif agama dan hambatan biaya bagi sertifikasi untuk UMKM.

Hal tersebut diungkapkan dalam sambutannya saat membuka kegiatan seminar “Pengembangan Ekonomi Regional Berbasis Syariah Melalui Implementasi Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal”, di Baruga Phinisi kantor Perwakilan BI Sulsel, Jl Jend Sudirman, Makassar, Kamis (15/8/19). Seminar tersebut adalah rangkaian acara dari Pekan Ekonomi Syariah Makassar 2019.

Kata Bambang, data LPPOM MUI menyebutkan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2018, hanya 10% dari total produk beredar baik pangan, kosmetika, dan obat-obatan yang telah bersertifikasi halal atau sebanyak 688.615 produk. Sedangkan jumlah perusahaan yang bersertifikat halal 55.626 unit, dan jumlah pemegang sertifikat halal sebanyak 65.116 buah. Oleh karena itu, sertifikasi produk halal masih berpotensi untuk dikembangkan.

Mencermati kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama berbagai pihak baik MES, MUI dan DPRD Sulsel menginisiasi perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal yang diharapkan menjadi pemantik tumbuh dan berkembangnya industri dan produk halal di Sulawesi Selatan. “Kami sangat mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Raperda ini, diantaranya DPRD Sulsel, MUI, MES Sulsel dan pihak terkait lainnya,” sambung Bambang.

Saat ini, lanjut Bambang, Peraturan Daerah terkait pembinaan dan pengawasan produk halal tengah dalam tahap finalisasi penyusunan. Peraturan tersebut nantinya akan mengatur seputar pembinaan kepada pelaku usaha dan penyedia bahan baku serta pengawasan atas produk halal. “Hal ini merupakan potensi bagi Indonesia untuk mengembangkan pembinaan dan pengawasan produk halal,” tandasnya. 

Penulis : Muhajir MA
Editor : Wardi

Advertisement
Muhajir MA

Hobi membeli buku namun malas membaca. Menyukai sastra, film, dan filsafat. Membenci kuliah namun akhirnya menjadi mahasiswa pascasarjana di UNM. Kuli tinta. Orangnya rumit, tukang mikir. Hubungi saya via facebook dan follow di instagram @muhajir_m.a

Advertisement

Recent Posts

Polling Sementara Pilwali Makassar Dimenangkan oleh DILAN, Begini Komentar Netizen

Beberapa bulan lagi Pilwali Makassar akan dilaksanakan. Walau di tengah pandemi Covid-19, hal ini tak…

3 weeks ago

Kandidat Bakal Calon Walikota Mengerucut Menjadi 4 Paslon, Siapa Mereka?

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura menyerahkan surat rekomendasi model B1-KWK kepada bakal pasangan calon (paslon)…

1 month ago

Pasha Ungu Cat Seluruh Rambutnya Jadi Blonde, Ini Kata Netizen!

Sejak beberapa tahun terakhir, Pasha vokalis Ungu memutuskan untuk beralih ke dunia politik. Ia kini…

2 months ago

Vitalia Sesha Diduga Ditangkap Polisi Karena Prostitusi Online, Ini Komentar Keluarga!

Ketika inisial artis VS muncul ke permukaan sebagai terduga pelaku prostitusi online di Bandar Lampung,…

2 months ago

Unggah Foto Dengan Make Up Tipis, Agnez Mo Tuai Pujian Netizen

Agnez Mo mengunggah potret dirinya dengan make up tipis di Instagram pribadinya. Dalam sejumlah foto…

2 months ago

Amanda Manopo Sudah Bertemu dengan Orangtua Billy Syahputra, Ini yang Dibahas!

Billy Syahputra dan Amanda Manopo diketahui tengah menjalin asmara. Namun keduanya masih enggan untuk mengumbarnya…

2 months ago